Pemerintah Daerah Diminta Miliki Perencanaan Pembangunan Perumahan

0 12

Kementerian PUPR melalui Direkorat Jendral penyedia perumahan terus berubaya mendorong pembangunan perumahan di daerah daerah. Dengan mendorong pemerintah daerah untuk memiliki rencana pembangunan an pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat. Menteri PUPR mengatakan bahwa hingga saat ini memang belum banyak pemda yang merencanakan atau menyusun RP3KP.

Padahal program tersebut sangat penting demi terlaksana nya program perumahan di daerah. Rapat ini juga sebagai salah satu bentuk bimbingan dari bidang Perumahan dan Pemukiman atau PKP. PKP telah di berikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Hal ini memang sudah sesuai dengan amanah PP 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Kementerian PUPR siap mendampingi Pemda yang ingin menyusun dokumen RP3KP. Target pemerintah adalah bagaimana rumah tidak layak huni bisa berkurang. Pihaknya juga menambahkan bahwa backklog rumah merupakan kebutuhan dasar setiap warga Indonesia sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 28H. Terjadinya Backlog juga disebabkan beberapa hal, terutama mendapatkan lahan di area perkotaan dan juga beberapa alokasi yang tidak sesuai dengan target yang sudah di tentukan.

Bukan hanya itu saja, kenaikan bahan bangunan juga menjadi kendala, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur PKP. Pihaknya juga mengatakan bahwa kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan yang sampai saat ini belum terlaksana. Banyaknya kualitas rumah dan perumahan yang baru yang di  bawah standart. Adanya perbedaan wewenang Pemda pada UU 23/2014dan UU 1/2011.

Leave A Reply

Your email address will not be published.